nusakini.com--Membangun pemerintahan yang bersih dan anti korupsi, bukan hanya tanggung jawab para penegak hukum, Kementerian Dalam Negeri dan lembaga lainnya. Tapi, ini tanggung jawab semua elemen bangsa. Terutama masyarakat. 

Hal tersebut dikatakan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arif Moelia Eddie di Jakarta, Sabtu (6/1). Menurut Arief, dalam petang melawan korupsi, pertama yang harus dibangun adalah budaya anti korupsi.

Dan ini memerlukan peran aktif dari masyarakat. Masyakarat harus ikut berpartisipasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Karena peran masyarakat jadi kunci mendorong terbangunnya budaya anti korupsi. Nilai dan kultur anti korupsi, harus ditanamkan dari lingkup terkecil, yakni keluarga. 

• Mendagri Minta Pemda Jangan Terlena Meski Angka Inflasi Nasional Terkendali
• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi

"Keterlibatan masyarakat yang perlu bisa ditingkatkan lagi, karena kepedulian masyarakatlah yang seperti itu. Misal memberikan informasi tentang korupsi dan memilih calon- calon yang tidak terlibat korupsi dan juga tidak memilih calon-calon yang track recordnya yang tidak baik," katanya. 

Arief menambahkan, dalam sebuah kontestasi politik seperti Pilkada, pemilih juga punya peran dalam melahirkan pemimpin yang amanah. Misalnya, masyarakat atau pemilih tidak gampang tergiur menerima sesuatu dari kontestan pemilihan. Contohnya paling sederhana menerima uang. 

"Rubahlah sifat dan pola pikir itu karena harus berfikir lagi itu bagi-bagi duit kaya sinterklas saja enggak tahu dari mana yang didapatkan. Nah ini harus diubah," kata dia. 

Partisipasi pemilih juga menjadi salah satu kunci suksesnya Pilkada yang berkualitas. Misalnya, ikut memerangi kampanye hitam berbau SARA, fitnah dan hoax. Minimal dengan tidak menyebarkannya. Sehingga pesta demokrasi di daerah, benar-benar berkualitas. Lebih menonjolkan adu ide dan program. Bukan adu ujaran kebencian, fitnah, hoax, dan politik uang. 

"Di dalam Pilkada juga kami berharap semuanya harus transparan, jangan money politik, jangan berkampanye hitam. Ini untuk memulai awal yamg baik. Kalau semuanya masyarakat dan para calon mental dan sifat kejujuran integritasnya teruji tentunya tidak akan terjadi. Tentunya kita sama sama sepakat, mulai dari sekarang di era Pilkada serentak di 171 daerah ini, mari sama-sama membangun negeri, harus ada kepeduliaan yang sama antara masyarakat, termasuk juga pemerintah," tutur Arief.(p/ab)